SATUAN ACARA PERKULIAHAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
=================================================================PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Jenjang /SKS : S.1 / 2 SKS Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
Kelompok Mata Kuliah : Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
Doswar FKIP : Agus Budiman, S.Pd., M.Sc.
1. Identitas Mata Kuliah
Program Studi : Semua Program Studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Nama Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
Kualifikasi Pengajar Doswar : Lulusan S.1 Semua Jurusan, Suscadoswar LEMHANAS RI Lulusan S.2 Ketahanan Nasional (TANNAS)
2. Visi Misi dan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan
Visi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman dalam mengantarkan mahasiswa mengembalikan kepribadiannya selaku warga negara yang berperan aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani
Misi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia serta kesadaran bangsa, bernegara dalam menerapkan ilmunya secara bertanggungjawab terhadap kemanusiaan.
Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual, serta mengantarkan mahasiswa selaku warganegara RI memiliki :
a. Wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dengan prilaku cinta tanah air.
b. Wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa demi ketahanan nasional
c. Pola pikir, sikap yang komprehensif integral pada seluruh aspek kehidupan nasional
Tujuan umum : Membentuk lulusan Perguruan Tinggi yang berkarakter ,memiliki kesadaran Bela Negara dan rasa cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tujuan khusus : Membentuk lulusan Perguruan Tinggi berkarakter : jujur, tangguh, cerdas dan peduli.
3. Pendidikan Kewarganegaraan
a. Mengantarkan peserta didik memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku untuk cinta tanah air Indonesia;
b. Menumbuhkemngkan wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga berbentuk daya tangkal sebagai ketahanan nasional;
c. Menumbuhkembangkan peserta didik untuk mempunyai pola sikap dan pola pikir yang komprehensif, integral pada aspek kehidupan nasional.
4. Sasaran
Pendidikan kewarganegaraan memiliki sasaran agar mahasiswa menyadari:
- Dirinya memiliki sifat kodrat sebagai makhluk sosial individual yang otonom dan sekaligus sebagai makhluk sosial.
- Dirinya sebagai warga negara yang wajib terlibat dalam kehidupan bernegara
- Adanya hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara serta wajib mengusahakan untuk saling melindungi dan menghargai hak dan kewajiban satu sama lain.
- Peranan hukum dalam kehidupan bernegara untuk mewujudkan bersama yang adil, serta memiliki niat untuk mewujudkan dan menegakan peraturan perundangan secara adil.
- Maksud dan tujuan pendidikan bernegara adalah mewujudkan kesejahteraan hidup dalam berbagai segi kehidupan, serta secara proaktif ikut terlibat dalam mewujudkan tujuan tersebut.
- Pentingnya membangun kehidupan bersama yang demokratis yang melibatkan dan memberdayakan rakyat dalam berbagai urusan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Pentingnya Wawasan Nusantara dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional bagi kehidupan bermasyarakat yang pluralistik, berbangsa dan bernegara.
DAFTAR PUSTAKA
------------. 2002. Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan . Bagian I . Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, Dirjen Dikti, Depdiknas
------------. 2002.Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan . Bagian II . Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, Dirjen Dikti, Depdiknas
Andeng Muchtar Ghazali. 2004. Civics Education; Pendidikan Kewarganegaraan perspektif Islam. Bandung; Benang Press
Asykuri Ibn Chamim, dkk. 2003. Civic Education, Pendidikan Kewarganegaraan . Yogyakarta; Ditlitbang Muhammadiyah dan LPP UMY
Badri Yatim. 1999. Soekarno, Islam dan Nasionalisme. Logos Wacana Ilmu : Jakarta
Cholisin. 2000. IKN-PKN. Modul Universitas Terbuka. Jakarta
David Beetham & Kevin Boyle. 2000. Demokrasi, 80 Tanya jawab. Kanisius: Yogyakarta
Eman Hermawan & Umarudin Masdar. 2000. Demokrasi untuk Pemula. Yogyakarta: KLIK
Endang Zaelani Zukaya, dkk. 2000. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta; Paradigma
Franz Magnis Suseno. 1997. Mencari Sosok Demokrasi. Gramedia: Jakarta
Ichlasul Amal & Armaidy Armawi.(ed). 1998. Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional. UGM Press : Yogyakarta
Kuntowijoyo. 1998. Identitas Politik Umat Islam. Mizan : Jakarta
Lab. FISIP UI.1997. Evaluasi Pemilu Orde Baru. Mizan : Jakarta.
Ma’arif Jamuin. 1997. Resolusi Konflik antar etnik dan Agama. Ciscore : Solo
Margaret S Branson, dkk. 1999. Belajar Civics Education dari Amerika. Terj. Syafroedin, dkk. Yogyakarta: KLIK
Mark Juergensmeyer. 1998. Menentang Negara Sekuler. Pent: Noorhaidi. Mizan : Jakarta
Mirriam Budiardjo. 1997. Dasar Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia
Mustafa Kemal Pasha. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan . Yogyakarta; Citra Karsa Mandiri
Nazarudin Samsudin. 1989. Integrasi Politik di Indonesia. Gramedia : Jakarta
Ramlan Surbakti. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo
Ricard Muir. 1975. Modern Political Geography. John Wisley & Sons Inc: New York
Rizal Panggabean. 1997. Nasionalisme, Hand out. Pascasarjana UGM : Yogyakarta
Saafroedin Bahar & Nanie Hudawati (peny). 1998. Risalah Sudang BPUPKI dan PPKI. Sekretariat Negara RI : Jakarta
Sunardi. 1997. Teori Ketahanan Nasional. Hastanas: Jakarta
Sunardi. 1997. Teori ketahanan nasional. Jakarta; HASTANAS
Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. Pendidikan Kewargaan (Civic Education). Jakarta: Prenada Media
Tim Lemhannas. 2000. Pendidikan Kewarganegaraan. Dikti: Jakarta
Winarno. 2007. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan . Panduan Kuliah di PT. Bumi Aksara : Jakarta
Yahya Muhaimin & Collin Mc Andrews. 1982. Masalah masalah pembangunan politik. Gajah Mada University Press : Yogyakarta
Zamroni. 2001. Pendidikan untuk demokrasi. Yogyakarta: Bigraf Publising
Zulyani Hidayah. 1996. Ensiklopedi suku bangsa di Indonesia. LP3S : Jakarta
Hukum dan Peraturan perundang-undangan :
- Peraturan Presiden No 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 . Http ; www.bappenas.go.id
- Undang-undang No 10 tahun 2004 tentang Penyusunan Perundang-undangan RI . Http www.ri.go.id
- Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Http www.ri.go.id
- Undang-undang No 20 tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Http www.ri.go.id
- Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional . Http www.ri.go.id
- Undang-undang No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Http www.ri.go.id
- Undang-undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Http www.ri.go.id
- Undang-undang No 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Http www.ri.go.id
- Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Http www.ri.go.id
- Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Http ; www.bappenas.go.id
- UNDANG-UNDANG DASAR 1945 dan Amandemen 2002. Surakarta: Nur Amin.
